Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp 8,093 Triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Seksi Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Yusuf Chaeri, saat ditemui dikantornya 9 Juni lalu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2021 telah mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dari Kementerian PUPR untuk rehabilitasi 63 unit rumah tidak layak huni.

Dijelaskannya saat ini pihak DPUTR tengah menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Kementerian PUPR mengenai program bantuan tersebut. Adapun besaran bantuan mencapai Rp. 20 juta per rumah dan penerima bantuan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Kementerian Sosial.

Adapun untuk tahun 2022, pihak DPUTR telah mengajukan 479 unit rumah tidak layak huni untuk dibantu melalui program BSRS. Ia mengharapkan ajuan tersebut dapat diterima oleh Kementerian PUPR.

Sumber : sukabumikota.go.id