SUKABUMI - Ibu dalam keadaan hamil besar menjadi korban PHK sepihak  oleh perusahaan  PT. Busana Indah Global ,ibu bernasib pilu tersebut  bernama Erni Nurlaeli yang juga selaku Ketua PK. FSB GARTEKS KSBSI  PT. Busana Indah Global sejak tanggal 30 November 2021 yang lalu.


Saat di PHK, usia kandungan Erni Nurlaeli masih 7 bulan lebih, alasan pihak perusahaan PT. Busana Indah Global melakukan PHK kepada ibu hamil 7 bulan dengan alasan perusahaan PT. busana indah global (BIG) habis kontrak


 Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Sukabumi Abdul Azis Pristiadi terkait ramainya pemberitaan tentang ketua PK FSB GARTEKS KSBSI PT.BIG (busan indah global) yang jadi korban PHK sepihak  dalam tanggapannya mengatakan , bahwa hal itu menyalahi aturan perundang-undangan dan sangat tidak manusiawi, pada Pasal 82 UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan ayat 1 berbunyi pekerja/ buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.


Kemudian pada ayat 2 berbunyi pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf e sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/ buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.


“Mungkin ini kejadian yang sangat disesalkan oleh kami DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten sukabumi,Ibu hamil ,sekaligus ketua PK (Pengurus Komisariat) menjadi korban PHK sepihak oleh perusahaan PT.BIG (Busana Indah Global),karena ini sangat tidak manusiawi,yang seharusnya ibu hamil diberikan cuti hamil,tapi ini malah di PHK,dalam undang-undangpun sudah jealas ,pada Pasal 82 UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan ayat 1 berbunyi pekerja/ buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Kemudian pada ayat 2 berbunyi pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf e sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/ buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.  

 Sanksinya ditegaskan Pasal 185 ayat (1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),” ucap Abdul Azis, kepada awak media melalui aplikasi komunikasi, Selasa (26/01/2022).

Ditambahkannya, dapat dibaca lagi pada Pasal 185 ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan, dan Pasal 189 sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/ atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/ buruh.