Buntut dari tandatangan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil,Ribuan buruh Kabupaten Sukabumi datangi pendopo di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Rabu (01/12/2021). 



Dari pantauan di lapangan, Massa aksi berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan sentra industri yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI).



Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI  Kabupaten Sukabumi, Abdul Aziz dalam Pernyataannya saat di hubungi seusai aksi,bahwa kami menuntut Bupati Sukabumi Marwan Hamami untuk membuat kebijakan terkait dengan pengupahan diluar daripada penetapan UMK yang sudah dikeluarkan Gubernur Jawa barat  Nomor 561/ Kep.732-Kesra/ 202.



"Kami menuntut Bupati Sukabumi ikut mempertanggung jawabkan hak buruh,terutama dalam hal pengupahan , adapun yang kami tuntut saat ini yaitu bupati sukabumi membuat kebijakan terkait dengan pengupahan diluar dari penetapan UMK  yang sudah dikeluarkan Gubernur Jawa barat  dengan surat  Nomor 561/ Kep.732-Kesra/ 202."Ungkapnya.


                             

Semetara itu sebelum masa aksi membubarkan diri, Bupati sukabumi, Marwan Hamami menandatangani pernyataan sikap,dan sekaligus menyampakan bahwa pihaknya akan mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten sukabumi dengan didampingi oleh perwakilan dari serikat buruh se-kabupaten sukabumi untuk menandatangani kesepakatan bersama.



"Besok ataupun lusa ,pengusaha-pengusaha yang ada di kabupaten sukabumi,akan saya undang dengan didampingi teman-teman dari serikat buruh untuk menandatangani kesepakatan bersama",Tandasnya.