Raden Koesoemo Hutaripto

Kabarsukabumi.com -  Terkadang, ada lagu lama dalam pembangunan suatu wilayah ataupun daerah. Banyak Pemerintah Daerah mengeluhkan tidak adanya dana dalam pembangunan daerah. 

Hal ini memang tidak salah, tetapi kurang tepat. Pada jaman ini, terkadang perlu adanya perubahan dalam mindset pemerintahan daerah untuk berpikir lebih simpel dan out of the box. 

" Dengan adanya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan otonomi daerah yang luas bagi Pemerintah Kota dan kabupaten, sudah seharusnya Pemda berpikir lebih kreatif dalam memberdayakan daerahnya," ungkap Raden Koesoemo Hutaripto (RKH). 

Pengelolaan Pemda harus dilakukan sebagaimana swasta mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien.

Pengelolaan perusahaan swasta didasarkan antara dua hal yaitu efektivitas dan efisiensi. 

Dalam hal ini Pemda pun dapat lebih mengefisiensikan pengeluaran, memperbesar pendapatan dan meng-efektivitaskan anggaran pembangunan yang ada. 

"Pendapatan yang mungkin bisa digenjot berasal dari Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan, Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir dan BPHTB), sedangkan untuk bantuan hibah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidaklah bisa diandalkan untuk suatu lompatan jauh karena sudah di alas oleh pihak yang memberikan dengan memperhatikan beberapa indikator," jelasnya. 

Pembangunan Infrastruktur harus tetap jadi prioritas karena memiliki multiplier effect yang paling besar.

Walaupun pandemi, pemerintah harus tetap mempersiapkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk me-jump-start ekonomi ketika pulih dari pandemi.

Dengan keterbatasannya pemerintah daerah bisa tetap membangun proyek infrastruktur di masa pandemi ini dengan skema :

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Perpres 38/2015), Kerjasama daerah (Perpres 28/2018), Kerjasama Pemanfaatan Aset, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), CSR (Corporate Social Responsibility). 

Selanjutnya menurut pendapat Raden "Dalam merelealisasikan ini, perlu dibentuknya Bagian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan pada Setda Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bagian yang didalamnya dibentuk Sub-Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah dengan Program kerjanya Pengembangan Sumber-sumber pembiayaan pembangunan non pemerintah," ujarnya. 

Bagian ini bertugas mencari bentuk pengembangan pembiayaan non anggaran untuk mempercepat pembangunan di Kota Sukabumi.

Namun demikian untuk menerapkan kebijakan tersebut bukanlah hal yang mudah, merubah mindset birokrasi dari yang semula berorientasi APBD/APBN menjadi kerjasama kemitraan dengan swasta. 

Perlu tahapan dan penciptaan iklim kerja yang sistematis untuk merubah perilaku organisasi dari birokrat yang berorientasi APBD/APBN minded menjadi birokrat yang berwawasan Entrepreneur minded memanfaatkan 

skema-skema pembiayaan pembangunan non anggaran pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Kota Sukabumi.

"Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk menuju upaya tersebut, pertama penyiapan sumber daya manusia yang handal dan trampil untuk menjalankan program pembiayaan pembangunan non anggaran pemerintah, kedua perlu pula adanya sistem yang dapat mendorong eksekutor program terpicu untuk mulai berpikir membiayai program dengan skema kerjasama untuk mengurangi beban APBD yang dari hari ke hari, dan ketiga penyiapan regulasi daerah terkait penyiapan pelaksanaan program tersebut," Raden menambahkan.

Terdapat empat hal penting agar pola pembiayaan pembangunan non pemerintah/Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. 

Pertama adalah komitmen dari pimpinan daerah dan stakeholder.

Kedua adalah perencanaan menjadi suatu hal yang penting karena dari awal, perencanaan itulah yang akan menentukan apakah proyek dapat dikerjasamakan atau tidak.

Ketiga adalah cara menyusun struktur kerja sama dan aspek legal dari proyek sehingga memperoleh kepercayaan dari sektor privat/swasta untuk bisa masuk.

Keempat adalah cara melaksanakan kewajiban dari masing-masing stakeholder untuk membuat proyek, pola pembiayaan non anggaran/Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha berjalan secara efektif dan efisien.

"Semoga kedepan Kota Sukabumi dapat Kembali kepada khittah nya sebagai Kota Hub sebagaimana pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota Sukabumi sebagai Burgerlijk  Bestuur dengan status Gemeente (Kotapraja) dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang  istimewa pada 1 April 1914," harapnya.

Kota HUB akan terwujud apabila Kota Sukabumi memiliki Daya Saing Daerah yang tinggi berdasarkan kesejahteraan social, makro ekonomi yang baik, daya dukung infrastruktur yang baik, daya dukung teknologi yang baik, kapabilitas invovasi, kapabilitas kelembagaan, program pembangunan yang keberlanjutan dan kemandirian daerah.

( Hendra Sofyan )